PBG Adalah? Persetujuan Bangunan Gedung dan Aturan Terbaru 2025

PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) menjadi istilah resmi yang menggantikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sejak tahun 2021. Meski begitu, banyak masyarakat masih bingung dengan arti, fungsi, hingga perbedaan PBG dengan IMB. Artikel ini akan membahas pengertian PBG, dasar hukum, fungsi, prosedur pengurusan, dokumen yang dibutuhkan, hingga update aturan terbaru 2025.

Hubungi Masterizin sekarang untuk konsultasi gratis! Klik di sini

Pengertian PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Definisi: PBG adalah persetujuan dari pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, atau merawat gedung sesuai fungsi, standar teknis, dan tata ruang.
Perbedaan utama dengan IMB: IMB hanya memberi izin mendirikan bangunan, sedangkan PBG mengatur fungsi bangunan (hunian, usaha, industri, sosial).
Fokus PBG: memastikan bangunan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga aman, fungsional, dan sesuai zonasi.

Dasar Hukum PBG

PP No.16 Tahun 2021 → menggantikan aturan lama IMB.
UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung → dasar umum regulasi bangunan.
Permen PUPR terkait SIMBG → mengatur teknis penggunaan sistem online.
Perda & SK Walikota/Bupati di tiap daerah → detail perhitungan retribusi & zonasi.

Fungsi PBG

Legalitas bangunan → memastikan gedung diakui secara hukum.
Kesesuaian tata ruang → mengontrol agar bangunan sesuai RTRW & RDTR.
Keselamatan konstruksi → wajib memenuhi standar teknis & proteksi kebakaran.
Syarat izin usaha → cafe, villa, ruko, lapangan olahraga wajib punya PBG.
Dasar SLF (Sertifikat Laik Fungsi) → agar bangunan bisa digunakan resmi.
Nilai tambah properti → memudahkan transaksi jual-beli atau kredit.

Hubungi Masterizin sekarang untuk konsultasi gratis! Klik di sini

Perbedaan IMB dan PBG

Aspek	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
Definisi	Izin tertulis untuk mendirikan bangunan	Persetujuan fungsi bangunan sesuai standar teknis & tata ruang
Fokus	Pendirian fisik bangunan	Kelayakan fungsi, keamanan, dan kesesuaian tata ruang
Dasar Hukum	Peraturan daerah lama (sebelum 2021)	PP No.16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
Output Dokumen	Surat izin mendirikan bangunan	Persetujuan + syarat penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi)
Sistem Pengurusan	Manual/offline di dinas	Online melalui SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung)

Jenis PBG

PBG Hunian → rumah tinggal, apartemen.
PBG Komersial → cafe, ruko, hotel, mall.
PBG Industri → pabrik, gudang.
PBG Sosial → sekolah, rumah sakit, masjid.
PBG Khusus → lapangan olahraga, padel court, villa wisata.

Prosedur Pengurusan PBG (Step by Step)

Registrasi di OSS & SIMBG.
Input data pemohon & bangunan.
Upload dokumen teknis: sertifikat tanah, gambar arsitektur, perhitungan struktur.
Verifikasi awal oleh sistem & petugas dinas.
Survey lapangan (jika diperlukan).
Revisi dokumen (jika ada arahan dari dinas).
Pembayaran retribusi sesuai perhitungan sistem.
Penerbitan dokumen PBG.
Pengajuan SLF setelah bangunan selesai.

⏱️ Lama proses: 6–10 minggu tergantung kelengkapan dokumen.

Dokumen yang Dibutuhkan untuk PBG

Sertifikat tanah (SHM/HGB).
Identitas pemilik (KTP/paspor/akta PT).
SPPT & bukti PBB terbaru.
Gambar arsitektur lengkap.
Perhitungan struktur bangunan.
Data utilitas (listrik, air, pembuangan).
Surat zonasi.
NIB (untuk bangunan komersial).

✅ Checklist Dokumen PBG 2025

Berikut dokumen utama yang wajib disiapkan ketika mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung):

Dokumen	Status	Keterangan
Sertifikat Tanah (SHM/HGB)	✅ Wajib	Bukti kepemilikan atau hak guna bangunan
Identitas Pemilik	✅ Wajib	KTP/Paspor atau Akta PT jika badan usaha
SPPT & Bukti Bayar PBB	✅ Wajib	Pajak Bumi & Bangunan terbaru
Gambar Arsitektur Lengkap	✅ Wajib	Denah, tampak, potongan, site plan
Perhitungan Struktur	⚠️ Opsional	Wajib jika bangunan 2 lantai atau lebih
Data Utilitas	✅ Wajib	Listrik, air, saluran pembuangan
NIB (Nomor Induk Berusaha)	✅ Wajib	Khusus bangunan usaha/cafe/ruko
Surat Zonasi	✅ Wajib	Pernyataan kesesuaian lahan dengan RTRW/RDTR

Tips: siapkan dokumen dalam bentuk scan PDF/JPG agar mudah diunggah ke sistem SIMBG.

Estimasi Biaya PBG 2025

Biaya PBG dihitung berdasarkan luas, fungsi, dan lokasi bangunan. Berikut estimasi rata-rata:

Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Estimasi Total Biaya
Rumah Tinggal Kecil	< 100 m²	Rp 10 – 20 juta
Cafe / Ruko Kecil	70 – 150 m²	Rp 18 – 35 juta
Villa Wisata	200 – 400 m²	Rp 35 – 70 juta
Lapangan Padel	> 400 m²	Rp 50 – 100 juta
Gedung Komersial Besar	> 1000 m²	Rp 100 – 250 juta

Catatan: angka di atas hanya estimasi lapangan. Biaya resmi dihitung otomatis di sistem SIMBG sesuai aturan daerah.

Kendala Umum PBG

Dokumen kurang lengkap.
Zonasi tidak sesuai RTRW.
Kesalahan input data di SIMBG.
Revisi berulang dari dinas.
Lama antrean verifikasi.

Solusi Praktis: Konsultan PBG

Menggunakan jasa konsultan perizinan seperti Masterizin membantu mempercepat proses. Keunggulan:

Checklist dokumen lengkap.
Input data di OSS & SIMBG.
Pendampingan saat survey.
Progress report rutin.

Keunggulan Masterizin

Keahlian & Kredibilitas: 10+ tahun pengalaman.
Transparansi & Keamanan: biaya jelas, progress report.
Pendampingan & Dukungan: konsultasi gratis, komunikasi intensif.
Kemudahan & Aksesibilitas: layanan online, coverage Jabodetabek & nasional.
Solusi Sesuai Kebutuhan: rumah, cafe, villa, lapangan padel.

FAQ – PBG 2025

Apakah PBG sama dengan IMB?
Apakah IMB lama masih berlaku?
Bagaimana cara cek PBG online?
Apa saja dokumen PBG wajib?
Berapa lama proses PBG?
Apakah SLF wajib setelah PBG?
Apa bedanya PBG hunian & komersial?

Kesimpulan

PBG adalah persetujuan resmi pengganti IMB yang wajib dimiliki pemilik bangunan di Indonesia. Aturan ini berlaku untuk semua jenis bangunan, dari rumah, ruko, cafe, villa, hingga lapangan olahraga. Prosesnya dilakukan melalui SIMBG & OSS, dengan syarat dokumen lengkap dan perhitungan retribusi resmi.

Dengan dukungan konsultan seperti Masterizin, pengurusan PBG lebih cepat, aman, transparan, dan bebas ribet.

Hubungi WhatsApp Masterizin sekarang untuk konsultasi gratis PBG 2025! Klik di sini